Surat Perintah ICC: Negara Mana Saja?

Kyivstar Admin

You need 2 min read

·

Post on Nov 22, 2024

37 visitor like this post

Share

Surat Perintah ICC: Negara Mana Saja?

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah pengadilan internasional yang bertugas mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Namun, yurisdiksi ICC bukanlah universal. Pertanyaan "Surat Perintah ICC: Negara Mana Saja?" membutuhkan penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana dan di mana ICC dapat menjalankan kewenangannya. Ini bukan tentang negara-negara yang mengakui ICC, tetapi tentang negara-negara yang terikat oleh perjanjian Roma dan negara-negara yang yurisdiksi ICC berlaku di dalamnya.

Negara-negara Pihak Perjanjian Roma

Jawaban paling langsung terhadap pertanyaan ini adalah negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, perjanjian yang mendirikan ICC. Statuta Roma merupakan landasan hukum bagi keberadaan dan kewenangan ICC. Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian ini secara hukum terikat untuk bekerja sama dengan ICC dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya. Daftar lengkap negara-negara pihak Statuta Roma dapat ditemukan di situs web resmi ICC. Namun, penting untuk dicatat bahwa bahkan di negara-negara pihak, penerapan yurisdiksi ICC bisa kompleks.

Yurisdiksi ICC: Bukan Hanya Negara Pihak

Meskipun sebagian besar kasus ICC melibatkan negara-negara pihak, yurisdiksi ICC dapat meluas ke situasi lain:

• Rujukan dari Dewan Keamanan PBB: Dewan Keamanan PBB dapat merujuk situasi ke ICC, bahkan jika negara yang bersangkutan bukan merupakan negara pihak Statuta Roma. Ini memberikan ICC yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di negara tersebut.

• Situasi yang diterima oleh Jaksa ICC: Jaksa ICC dapat memulai penyelidikan proprio motu, yaitu atas inisiatif sendiri, jika ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC telah dilakukan. Ini dapat terjadi bahkan di negara-negara yang bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, namun tetap membutuhkan kerja sama dari negara tersebut untuk penyelidikan dan penuntutan.

• Kewarganegaraan: ICC dapat memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari negara-negara pihak, terlepas dari di mana kejahatan itu terjadi.

Kompleksitas dan Keterbatasan Yurisdiksi

Penting untuk memahami bahwa yurisdiksi ICC tidak otomatis dan absolut. Ada beberapa keterbatasan dan kompleksitas yang perlu dipertimbangkan:

• Penolakan Kerja Sama: Negara-negara dapat menolak untuk bekerja sama dengan ICC, membuat penyelidikan dan penuntutan menjadi sulit.

• Prinsip Komplementaritas: ICC hanya akan bertindak jika sistem peradilan nasional negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau menyelidiki dan menuntut kejahatan yang sama.

• Kekebalan: Beberapa individu, seperti kepala negara, mungkin memiliki kekebalan hukum terhadap penuntutan ICC.

Kesimpulan:

Pertanyaan "Surat Perintah ICC: Negara Mana Saja?" tidak memiliki jawaban sederhana. ICC memiliki yurisdiksi yang kompleks dan dinamis, tidak hanya terbatas pada negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma. Yurisdiksinya dapat meluas ke negara-negara yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB, atau melalui inisiatif Jaksa ICC, meskipun kerja sama internasional dan prinsip komplementaritas memainkan peran penting dalam efektifitasnya. Untuk informasi terbaru dan paling akurat tentang negara-negara yang terlibat dalam kasus-kasus ICC, selalu rujuk ke situs web resmi Mahkamah Pidana Internasional.